Ngada – Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Yane Bima Arya menggaungkan semangat Indonesia Emas 2045 saat berkunjung ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (27/9/2025). Ia menegaskan, masih ada waktu 20 tahun untuk menyiapkan generasi unggul demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas, yaitu masyarakat yang sejahtera dan unggul.
Yane menjelaskan, visi besar itu harus dimulai sejak dini melalui pembentukan generasi muda yang tangguh di lingkup terkecil, yakni keluarga. Posyandu, menurutnya, memegang peran penting sebagai wadah nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini kunjungan kami dari PKK Pusat dan juga tim pembina Posyandu pusat untuk menyapa warga di sini untuk melihat kondisi masyarakat di sini, dan kehadiran kami adalah bentuk peduli kami terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” katanya.
Lebih lanjut, Yane menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, layanan Posyandu kini bertransformasi dari yang sebelumnya hanya fokus pada kesehatan menjadi enam cakupan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal itu meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).
“Nah, inilah yang harus pelan-pelan saja kita pelajarinya, ya. Kenapa kita membutuhkan enam Standar Pelayanan Minimal itu, karena Posyandu itu ujung tombak di masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Yane, pengurus dan kader Posyandu adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya. Mereka dapat mencatat anak-anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan, mengidentifikasi kasus stunting, hingga mendata penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC).
“Kita baik pemerintah maupun kader, harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa kalau satu orang tidak diobati, berarti nanti bisa satu keluarga terkena TBC, bisa satu kampung terkena TBC,” tegasnya.
Hal serupa juga berlaku pada kondisi rumah tidak layak huni. Posyandu diharapkan aktif mencatat dan melaporkannya kepada kepala daerah maupun pemangku kebijakan agar pemerintah dapat memberikan bantuan.
“Kehadiran kami di sini adalah sebagai bentuk kepedulian dan menunjukkan bahwa pemerintah pusat itu ada di daerah,” tambahnya.
Yane juga menekankan pentingnya sanitasi. Menurutnya, tingginya angka stunting bukan hanya disebabkan kurangnya gizi, tetapi juga akibat buruknya sanitasi dan keterbatasan air bersih. Karena itu, aspek sosial seperti keamanan lingkungan dan gotong royong juga perlu diperhatikan.
“Jangan sampai kampung kita dimasuki oleh orang-orang yang memprovokatori atau memberikan virus yang tidak baik. Bukan hanya virus penyakit, tapi juga virus sosial,” imbuhnya.
Terakhir, Yane berharap tidak ada lagi kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, apabila perempuan hancur, maka satu generasi akan rusak. Karena itu, Posyandu harus berperan menjaga agar hal tersebut tidak terjadi.
“Kita bangun Indonesia dari kampung kita sendiri, berdayakan kampung kita, jaga anak-anak kita. Tidak ada kekerasan terhadap anak. Tidak ada kekerasan kepada perempuan,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
Social Header